Penjualan produk ilegal melalui situs online, seperti kosmetik yang notabene merupakan jenis obat-obatan cukup meresahkan masyarakat. DPR RI meminta Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) dapat memberantas penjualan produk ilegal ini.

Anggota Komisi IX Poempida Hidayatulloh menyatakan, pemberantasan produk ilegal di situs-situs online mirip pemberantasan penyebaran content porno. BPOM mesti bekerja dengan pihak penyedia internet di Indonesia.

“Pemberantasan obat-obatan ilegal di online mirip dengan pemberantasan porno di situs-situs. Mungkin BPOM bisa bekerjasama dengan provider internet. Bahkan, bila perlu situs-situs online itu di suspend, dan diarahkan ke situs BPOM, dimana ada penjelasan kalau produk yang dijual itu ilegal,” jelas Poempida saat Raker dengan BPOM di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara II, Selasa (4/02).

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi IX Dinajani Mahdi. Ia menilai, BPOM harus bisa bekerja seperti FBI. Sehingga dapat memberantas secara tuntas penyebaran produk ilegal ini.

“BPOM juga dapat membuat mapping untuk daerah rawan penyebaran produk ilegal. Bila perlu, anggarannya ditambah lagi. Ini, kerjaannya banyak, tapi anggarannya sedikit,” ujar Dina.

Sementara itu, dalam paparannya, Kepala BPOM Roy M Sparringa menyatakan bahwa upaya untuk memberantas obat dan makanan ilegal dengan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal. Hasilnya, cukup banyak produk ilegal diberantas dari pasaran.

“Pada 2013, BPOM telah melaksanakan pemusanahan obat dan makanan ilegal di BPOM Pusat dan 18 Balai Besar, dengan total produk 21.760 produk, senilai Rp 22,470 miliar,” jelas Roy.

Selain itu, Roy menyatakan pihaknya juga terus menggelar Operasi Storm. Operasi ini adalah kegiatan pemberantasan obat malaria palsu di daerah yang merupakan endemikwilayah penyakit malaria, seperti di Nusa Tenggara. (sf)/foto:iwan armanias/parle/odjie*